by

MARI KABULKAN UJI MATERIL MENTERI LHK RI TENTANG SPSI RIAU

PEKANBARU – Makamah Agung (MA) RI mengabulkan permohonan Hak Uji Materiil Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 17/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/2/2017 tentang perubahan peratur No P.12/MENLHK-II/2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri yang diajukan DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Riau.

 

Karena, peraturan MENLHK No .17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tertanggal 9 Februari 2017 yang diundangkan pada tanggal 27 Februari 2017 bertentangan dengan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 6 ayat (2) dan pasal 15 Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 1 ayat 1.

 

“Kami berharap Menteri LHK menjunjung tinggi keputusan MA tersebut dan berpihak kepada masyarakat Indonesia.

Kami juga sudah tembuskan keputusan MA pada Presiden RI dan Wapres RI,” kata Ketua DPD Kepri SPSI Riau Nursal Tanjung, di Kantornya, Selasa 17 Oktober 2017.

 

Nursal meminta, Menteri LHK tidak memberlakukan ketentuan tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut pada IUPHHK-HTI yang telah beroperasi sebelum PP 71 Tahun 2014 jo PP 57 Tahun 2016 diterbitkan. Sehingga, tidak mengganggu lapangan pekerjaan.

 

“Permen LHK tidak mempunyai kekuatan hukum tidak sah dan tidak berlaku. MA RI menerima dan mengabulkan permohonan kami,” ujar Nursal. ( ar)

 

 

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed