by

Ibnu Sutowo Konseptor Pertaminaz  Penting Dikenang Sebagai Bagian Perjalanan Sejarah Perjuangan Bangsa

Dasar Pemikiran

Dalam upaya mengakhiri warisan buruk Kolonial Belanda di sektor energi untuk direbut kembali oleh negara Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan.

Dampak Indonesia menyepakati ketentuan-ketentuan Konperensi Meja Bundar (KMB) yang diadakan di Den Haag Belanda tahun 1948, ternyata utang luar negeri dan utang dalam negeri meningkat tajam. Sehingga untuk mengubah sistem ekonomi dari ekonomi Kolonial ke ekonomi Nasional tidak mampu menghasilkan perubahan yang drastis.

Di sektor energi pertambangan minyak dan gas bumi (migas) sejak 27 Februari 1907 sudah dikuasai oleh korporasi Kolonial Belanda bernama Bataafsche Petroleum Maatschappy (NV BPM). Meskipun secara sepihak pemerintah Indonesia membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada 13 Februari 1956, adalah Menteri Keuangan Soemitro Djojohadikusumo merasa pemerintah belum mampu memberikan modal untuk pembangunan sektor migas.

Pada 10 Desember 1957 dan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1956 yang ditetapkan Presiden Sukarno (Bung Karno) terkait legitimasi pengambilalihan Tambang Minyak Sumatera Utara (TMSU) dari milik korporasi Shell asal Kolonial Belanda yang dilakukan oleh gerakan buruh untuk diserahkan pada Pemerintah Indonesia. Berdasarkan PP tersebut, pengelolaannya dilakukan oleh sebuah badan hukum yang dibentuk oleh Menteri Perekonomian.

Menyusul kemudian Bung Karno pada Desember 1958 juga mengeluarkan UU Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda Ke Indonesia. Sehingga memasuki dekade tahun 1960 nama TMSU dirubah menjadi nama Perusahaan Minyak Nasional (Permina).

Nasionalisasi migas terus bergulir dengan Bung Karno terbitkan UU No. 19 Peraturan Pengganti Undang-undang (Prp) Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (PN) dan UU No. 44 Prp Tahun 1960 tentang Minyak dan Gas Alam. Dengan pengambilalihan Nederlands Indische Aardolie Maatschappy (NV NIAM) menjadi Perusahaan Minyak Indonesia (Permindo). Namun dengan dikeluarkannya PP No. 31 Tahun 1961, Permindo berubah nama menjadi Pertamin (Pertambangan Minyak Nasional).

Dengan UU No. 44 Prp Tahun 1960 yang memberikan kewenangan bagi negara untuk mengelola sumberdaya migas, maka negara atau PN menjadi satu-satunya pemegang kuasa pertambangan migas.

Semuanya sebagai rentetan tidak terputus untuk Indonesia yang baru merdeka 16 tahun (1945-1961) kemudian memberlakukan pelaksanaan prinsip-prinsip berdiri diatas kaki sendiri (Berdikari). Ini adalah perjalanan sejarah perjuangan bangsa yang jangan sekali-kali dilupakan.

Eksistensi Pertamina

Pertamina adalah kepanjangan dari kalimat “Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara” yang pada tanggal 10 Desember 1957 yang sebenarnya dibentuk Permina, disepakati sebagai hari didirikannya Pertamina dan yang setiap tahunnya diperingati sampai saat ini meskipun sudah beralih bentuk menjadi PT Pertamina (Persero).

Pertamina sendiri sebenarnya terbentuk pada tanggal 29 Agustus 1968 setelah Permina yang khusus melakukan kegiatan usaha eksplorasi atau hulu (downstream) dan Pertamin yang khusus menjalankan kegiatan pemasaran atau hilir (upstream) digabung dalam satu korporasi yang bersifat integral dan bernama Pertamina. Dan setelah Indonesia sendiri pada tahun 1967 bergabung dalam organisasi negara-negara penghasil minyak (OPEC). Dimana dalam Kabinet Juanda (1957-1959), pengapalan perdana produksi crude oil (minyak mentah) dari kilang minyak Pangkalan Brandan pada 1957 dan diangkut kapal tanker milik perusahaan Jepang dari pelabuhan minyak Pangkalan Susu, Sumatera Utara.

Pertamina yang akhirnya mampu menghasilkan devisa untuk modal bangsa dan negara yang baru 12 tahun merdeka (1945-1957) dalam pembangunan nasionalnya, bukanlah juga tidak mengandung sejarah saat merintisnya dari puing-puing kilang minyak Pangkalan Brandan yang berserakan karena dibumihanguskan oleh warga Pangkalan Brandan yang tetap kokoh mempertahankan tuntutan nasionalisasi ketimbang harus direbut kembali oleh Kolonial Belanda yang akan melakukan Aksi Militer II-nya lebih dulu kilang-kilang minyak Pangkalan Brandan dibumihanguskan.

Kemudian dengan segera bisa dibangun lagi kilang minyak Pangkalan Brandan itu setelah Aksi Militer II-nya Kolonial Belanda gagal, dan setelah pasukan TNI-AD yang dikomandoi oleh Kolonel dr. Ibnu Sutowo (NRP 14738) yang ditugaskan oleh KSAD Mayjend TNI Abdul Haris Nasution untuk membangun kembali kilang-kilang minyak Pangkalan Brandan itu setelah Kolonel dr. Ibnu Sutowo sebelumnya berhasil menyelamatkan kilang-kilang minyak di Plaju dan Sie Gerong tahun 1955.

Karena Kolonel dr. Ibnu Sutowo hanya berdisiplin ilmu kedokteran sehingga untuk melaksanakan amanat dari KSAD Mayjend TNI Abdul Haris Nasution, menggandeng Mayor JM Pattiasina yang lebih tua 2 tahun usianya dengan Kolonel dr. Ibnu Sutowo tapi memang ahli di bidang perminyakan. Yang digandeng Kolonel dr. Ibnu Sutowo sejak sama-sama memulihkan kilang-kilang minyak Plaju dan Sie Gerong, untuk membangun kembali kilang-kilang minyak Pangkalan Brandan yang sudah rongsokan.

Setelah berhasil membangunnya kembali dan kegiatan eksplorasi juga bisa berproduksi, KSAD Mayjend TNI Abdul Haris Nasution menugaskan lagi kepada Kolonel dr. Ibnu Sutowo untuk membentuk sebuah perusahaan minyak negara, dan yang oleh Bung Karno sudah dibekali dengan PP No. 34 Tahun 1956, dengan tetap bersama Mayor JM Pattiasina terus membangunnya sampai berhasil produksi perdana crude oilnya dikapalkan ke Jepang. Dan atas penugasan dari KSAD Mayjend TNI Abdul Haris Nasution itu, Kolonel dr. Ibnu Sutowo juga didaulat oleh Bung Karno menjadi Direktur Utama Pertamina yang pertama.

Ditangan Dirut Ibnu Sutowo, Pertamina tetap merujuk pada prinsip “Berdikari” Bung Karno dalam pengelolaannya. Seperti untuk tidak tertutupnya perusahaan minyak asing untuk bekerja sama karena mengerjakan sektor migas itu high capital, high technologi, high resource dan high risk yang saat itu pastinya Pemerintah Indonesia belum berkemampuan. Oleh Bung Karno dikeluarkan kebijakan “Bagi Hasil” dengan perusahaan perminyakan asing yang tidak berbentuk uang tapi bagi hasil produksinya. Dari kebijakan Bung Karno dan diterima oleh para Kontraktor Kontrak Asing inilah maka terjadi perubahan sistem ekonomi dari ekonomi Kolonial ke ekonomi Nasional yang bisa menghasilkan penerimaan negara dalam membangun secara signifikan.

Bahkan sampaipun saat ini sejak tahun 2003 Pertamina menjadi PT Pertamina (Persero) karena harus dialihkan bentuknya oleh UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, devisa negara dari pendapatan sektor migas yang merupakan deviden dari PT Pertamina (Persero) masih sangat diandalkan guna membangun visi Indonesia Maju Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) yang patuh terhadap konstitusi negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 45 sekaligus. Serta tunduk terhadap kehendak rakyat, sebagaimana misi Nawacita Presiden Jokowi yang ingin membangun Indonesia Sentris dengan mewujudkan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Peran Ibnu Sutowo

Secara hierarki nasionalisasi sektor energi dicetuskan oleh Presiden Sukarno (Bung Karno), diperintahkan kepada KSAD Mayjend TNI Abdul Haris Nasution untuk melaksanakan pengambilalihan kilang-kilang minyak mulai Plaju, Sie Gerong sampai ke Pangkalan Brandan, bersifat fungsional baik selaku Presiden sebagai Kepala Pemerintahan maupun KSAD sebagai pelaksana hankamneg terhadap barang-barang vital dan strategis yang dikuasai oleh negara.

Namun hal-hal yang bersifat teknis untuk pengelolaannya agar kekayaan alam yang terkandung didalam bumi, air dan dibawahnya yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 ayat 3 UUD 45). Agar cabang-cabang produksi yang vital yang dikuasai oleh negara memenuhi hajat hidup orang banyak (Pasal 33 ayat 2 UUD 45), pastinya ada pada punya kapasitas dan pemegang otoritas yaitu yang berjabatan Direktur Utama Pertamina.

Dari kewenangan, kewajiban dan kompetensi yang ada pada Direktur Utama Pertamina sebagai yang punya kapasitas dan memiliki otoritas, disinilah peran penting Kolonel dr. Ibnu Sutowo yang menjadi Direktur Utama Pertamina pertama untuk memulai dari membuka lahan, menanam bibit, menabur pupuk, sampai memanennya, bukanlah persoalan yang mudah. Sementara bangsa dan negara sangat menuntut modal besar untuk pembangunan nasional, sekaligus mengemban amanat konstitusi negara yang wajib dipatuhi secara konsisten dan konsekuen.

Meskipun Kolonel dr. Ibnu Sutowo berdisiplin tinggi kedokteran, namun karena bekerja bersama para sahabatnya yang ahli dipertambangan minyak, selain mau mendengarkan masukan yang konstruktif dan konkret. Maka Kolonel dr. Ibnu Sutowo akhirnya menjadi Konseptor Pertamina yang handal. Salah satunya dimasukkannya sistem bagi hasil legacy Bung Karno didalam salah satu pasal di UU No. 8 Tahun 1971 tentang Pertamina (UU Pertamina) yang disebut Product Sharing Contract (PSC) atau Kontrak Produksi Sharing (KPS) untuk berbagi hasil produksi hasil eksplorasi setiap kontraktor perusahaan asing, yang dikoordinasikan dalam Badan Kontraktor Kontrak Asing (BKKA) dalam naungan atau kendali Pertamina.

Bagi hasil produksi terbagi 65% crude oil hasil eksplorasi kontraktor perusahaan minyak asing diserahkan kepada Pertamina dan Pertamina diteruskan ke pemerintah sebagai pendapatan negara, dan 35% adalah haknya pembagian setiap kontraktor perusahaan minyak asing yang mengebor di sumur-sumur minyak di Indonesia.

Konsep PSC atau KPS yang begitu lancar itu dan pembangunan nasional yang dikehendaki oleh bangsa dan negara, yang merupakan konsepnya Direktur Utama Pertamina Ibnu Sutowo sebagai Dirut Pertamina pertama. Terbukti konsep sistem bagi hasil itu (PSC/KPS) yang merupakan ide gemilang Kolonel dr. Ibnu Sutowo, kemudian diadopsi habis oleh perusahaan minyak Petronas asal Malaysia dan Petrobas asal Brazilia, yang kedua perusahaan itu maju pesat utamanya Petronas yang sekarang lebih unggul daripada PT Pertamina (Persero).

Maksud dan Tujuan

Adalah organisasi pensiunan Pertamina yang berhimpun dalam wadah Solidaritas Pensiunan Karyawan Pertamina (eSPeKaPe) dan organisasi kejuangan para aktivis pergerakan Angkatan 1966 yang berhimpun dalam Komunitas Keluarga Besar Angkatan 1966 (KKB ’66) yang mana pensiunan Pertamina eSPeKaPe merupakan pelaku sejarah yang ikutserta merintis, membangun, dan membesarkan Pertamina. Dan aktivis pergerakan KKB ’66 yang tetap konsisten dalam melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen, berkewajiban dan bertanggungjawab moral untuk mengawal Pertamina untuk tetap patuh terhadap amanat konstitusi negara.

Bermaksud agar jalan Perwira Jakarta Pusat 10110 yang merupakan alamat Dirut Pertamina pertama Ibnu Sutowo berkantor. Dimohon kepada yang berwajib, berwenang, dan berkompeten untuk menggantikan jalan Perwira yang berlokasi di Jakarta Pusat tersebut menjadi Jl. Letjend TNI Prof. dr. H. Ibnu Sutowo, D.Sc.

Selanjutnya kepada pihak yang berwajib, berwenang, dan berkompeten juga untuk Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP) di Kebayoran Baru Jakarta Selatan itu ditambahkan nama Dirut Pertamina pertama, sehingga menjadi nama RSPP Ibnu Sutowo.

Dengan tujuan agar bangsa Indonesia yang mencintai dan tidak melupakan perjalanan sejarah perjuangan bangsa, termasuk untuk generasi generasi penerusnya senantiasa terus mengingatkan dan mengenangnya. Dengan senantiasa selalu menghargai dan menghormati atas jasa-jasanya Letjend TNI Purn. Prof. dr. H. Ibnu Sutowo, D.Sc. yang telah memajukan Pertamina sampai menjadi perusahaan energi kelas dunia.

Konseptor Pertamina lahir di Yogyakarta pada 23 September 1914 dan diusia 87 tahun saat dirawat di RSPP, Letjend TNI Purn. Prof. dr. H. Ibnu Sutowo, D.Sc. dipanggil ke Rakhmatullah dan pada 12 Januari 2001 jenasahnya dikebumikan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata Jakarta Selatan. Dimana makamnya bersebelahan dengan almarhumah Zuleha Sutowo, istri tercintanya, yang meninggalkan salah satu putranya bernama Pontjo Sutowo yang sudah dua periode menjadi Ketua Umum Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan TNI (FKPPI).

Penutup

Demikian ini aspirasi yang disampaikan oleh Pengurus Pusat eSPeKaPe dan Pengurus Pusat KKB ’66 untuk menjadi periksa dan bahan pertimbangan para pihak yang berwajib, berwenang, dan berkompeten. Terimakasih.

– Ketua Umum eSPeKaPe, Binsar Effendi Hutabarat.

– Sekjen KKB ’66, RM Mustadjab Latif.

(PR)___________________

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed