MENUJU KHILAFAH 2019

No comment 441 views

 

Oleh: Nasrudin Joha

 

Semua partai menjelang 2019 sibuk mempersiapkan diri untuk terlibat dalam hajat politik 5 (lima) tahunan. Khusus tahun 2019, pertarungan politik menjadi semakin keras. Sebab, pemilihan anggota DPRD, DPR RI, DPD, Presiden dan wakil Presiden dilaksanakan secara serentak dan bersamaan.

Polarisasi dan konfrontasi politik partai menyebar dengan pola yang acak. Koalisi dan oposisi tidak ditentukan berdasarkan garis ideologi partai, tetapi dibentuk berdasarkan pragmatisme politik. Inilah, yang menjadi problematika tersendiri bagi partai untuk mengkondisikan suara.

Didahului Pilkada serentak di tahun 2018, partai di setiap daerah membentuk mitra koalisi yang heterogen. Di satu daerah, ditingkat provinsi atau kabupaten/kota, partai tertentu berkoalisi dengan partai tertentu. Di daerah lain, koalisinya bisa berubah karena bangunan kemaslahatan dan pragmatisme politik menghendaki berbeda.

Koalisi partai mirip menggunakan jasa prostitusi. Partai bisa gonta ganti mitra koalisi, bergantung atas syahwat politiknya. Hal ini diperparah, mengingat pada ajang Pilpres penentuan capres dan cawapres tidak ditentukan setelah diperolehnya suara partai pada pemungutan suara legislatif.

Koalisi partai akan menjadi Multi pelangi, layaknya komunitas pelangi yang ACDC. Partai bisa berselingkuh dengan musuh politik di daerah lain, dan karib dengan musuh politik di daerah lainnya.

Bayangkan, pada Pilkada 2018 partai A dan partai B bisa berkampanye berbusa-busa agar konsituen memilih pasangan Cakada yang diusung parta A dan Partai B. Partai meng-agitasi massa agar memenangkan pasangan Cakada yang diusung dan menolak untuk mengusung Cakada dari partai lainnya.

Namun di tahun 2019 pada saat Pilpres partai A bisa saja berkoalisi dengan partai D dan menolak capres yang diusung partai B dan partai C. Partai A dan B yang sebelumnya saling bergandeng tangan, berpelukan untuk memenangkan Cakada di Pilkada 2018, berubah menjadi musuh, saling serang, saling bermanuver untuk memenangkan Capres dan Cawapres masing-masing.

Pertarungan sengit dan tidak sehat bukan hanya terjadi antar partai, bahkan terjadi pula diinternal partai. Sistem pemilihan proporsional terbuka, menyebabkan hanya caleg dengan perolehan suara terbesar-lah yang akan menjadi wakil partai untuk menduduki kursi legislatif, setelah partainya dinyatakan lolos parlementiary treshold, baik secara nasional maupun ditingkat daerah pemilihan.

Hal ini menyebabkan gesekan internal partai antar caleg begitu kuat. Pada sistem yang lama, gesekan ini bisa diminimalisasi dengan adanya otoritas partai yang menentukan siapa caleg yang mewakili partai. Di pemilu 2004, caleg dengan nomor urut 1, akan mewakili partai menduduki kursi legislatif meskipun suaranya kalah dengan caleg se-partainya. Disinilah partai memiliki otoritas untuk menetapkan wakil partai dengan menentukan nomor urut caleg, dan disini pula nomor urut caleg mempunyai tuah dan ada harganya.

Sistem pemilihan tahun 2019 mengadopsi sistem pemilihan 2014 untuk menentukan caleg terpilih adalah caleg dengan suara terbanyak, setelah perolehan suara memenuhi quota kursi atau setidaknya memiliki suara terbanyak diantara partai lainnya, mengingat nyaris mustahil mendapatkan suara senilai harga kursi dengan potensi persaingan, sebaran suara dan tingkat golput yang tinggi.

Inilah yang menyebabkan caleg partai tertentu dalam satu dapil akan saling serang dibawah permukaan, melakukan agitasi terselubung dengan jejaring partai dan kadernya, agar suara kader partai diarahkan pada dirinya dan bukan kepada caleg yang lain se partainya.

Ini ibarat perang dingin, sebab dalam konteks internal dapil, sesungguhnya caleg tidak khawatir suara kader dan simpatisannya tergerus oleh caleg dari partai lain. Hal ini disebabkan setiap partai memiliki basis kader, platform, visi misi, jejaring suara yang berbeda.

Tetapi jika caleg satu partai dari dapil yang sama, sesungguhnya diatara mereka terjadi perang dingin yang hebat. Mereka saling bermanuver halus untuk merebut suara kader dan simpatisan partai agar suaranya jatuh kepadanya. Inilah persaingan tidak sehat internal partai itu.

 

Wacana Bagi Umat

Sesungguhnya umat tidak akan disuguhi sajian berbeda dari Pemilu-Pemilu sebelumnya. Partai akan kembali menawarkan angin surga dan janji manis, sebagaimana pernah disampaikan saat pemilu 2014. Agenda hajat politik substansinya mengulang-ulang ujaran penipuan, janji politik, dan kamuflase yang diproduksi secara masif dengan berbagai variasi dan improvisasi.

Tidak ada harapan dari partai, Umat akan diperontonkan lawakan badut-badut politik, yang secara masif memproduksi kedustaan politik melalui kampanye politik yang mereka adakan. Bahkan, yang paling menakjubkan adalah tingkat Kegentingan politik dan polaritas agitasi politik yang diprediksi eskalasi dan penyebarannya makin masif dan meluas.

Bukan mustahil, ujaran saling cerca, saling ejek, saling hina, hoax politik, money politik, politik kotor, kembali menghiasi Gawe politik di pemilu 2019. Sejatinya partai memang telah gagal merancang visi politik bagi umat. Partai hanya melakukan igauan politik dengan ngelindur, meracau, mengucapkan ungkapan suara berulang-ulang. Ujungnya, rakyat hanya jadi korban belaka.

 

Peta Jalan

Melihat kondisi bangsa dan Problematika keumatan yang tidak pernah kunjung reda dengan pola penyelesaian politik pemilu, Pilkada maupun Pilpres, umat seharusnya berfikir out of the box. Kungkungan wacana pemilu dan Pilpres yang dianggap sebagai solusi perubahan bagi umat, harus ditinjau ulang untuk diganti dengan solusi yang lain.

Seruan perjuangan penerapan syariah Islam yang diterapkan melalui sistem Khilafah wajib menjadi alternatif solusi bagi umat disebabkan beberapa alasan.

Pertama, Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh syara’. Sehingga, menegakkan Khilafah selain mendapat pahala bagi yang melaksanakannya juga terdapat ancaman dan dosa bagi siapa saja yang mengabaikannya.

Kedua, Khilafah telah dikabarkan oleh nubuwwah akan kembali menaungi umat manusia, setelah kekhilafan Islam terakhir diruntuhkan kafir antek Yahudi, Mustafa Kemal Laknatullah. Kembalinya Khilafah merupakan bisyaroh (kabar gembira) dari Rasulullah SAW yang wajib diimani.

Ketiga, secara historis Khilafah telah terbukti eksis lebih dari 13 abad memberikan pelayanan dan penghargaan terhadap umat manusia di seluruh dunia. Khilafah, sepanjang sejarahnya telah nyata memberikan kemaslahatan menyeluruh bagi umat manusia, baik muslim maupun non muslim, baik yang tinggal di daulah Khilafah maupun yang tinggal di darul harbi.

Keempat, realitas politik yang rusak saat ini yang didominasi politik demokrasi kapitalisme terus aktif secara masif memproduksi kerusakan dan bala. Hanya Khilafah, sebagai satu sistem politik tandingan yang mampu menghentikan kerusakan yang ditimbulkan kapitalisme demokrasi.

Kelima, keropos dan rapuhnya peradaban kapitalisme global yang dipimpin Amerika dan antek-anteknya, memungkinkan tegaknya Khilafah diluar kontrol dan kendali mereka. Saat ini, masing-masing negara kapitalis sibuk dengan problematika politiknya sendiri.

Keenam, realitas semangat umat saat ini yang ingin kembali kepada Islam, hanya ingin diatur dengan syariat Islam, hanya mau tunduk taat dan patuh hanya kepada Allah SWT, meniscayakan kebangkitan Islam kaffah melalui tegaknya daulah Khilafah.

Serangkaian fakta politik diatas, jika ditangani secara serius dengan operasi politik yang hati-hati, akan mampu membuka peta jalan bagi kebangkitan umat melalui sarana pemilu 2019. Umat bersama pengemban dakwah wajib menjadikan ajang pemilu 2019 sebagai sarana kampanye politik untuk mengembalikan Khilafah, sekaligus sarana memutus legitimasi umat terhadap kekuasaan sekuler yang berdiri di negeri ini.

Kunci legitimasi adalah dukungan umat kepada penguasa melalui suara politik yang diberikan pada pemilu 2019. Jika pemilu 2019 penguasa kehilangan legitimasi, dimana mayoritas umat tidak mau memberikan legitimasi kekuasaan, tidak mau mendatangi bilik-bilik suara, tidak mau memberikan suara, terjadi pemboikotan pemilu, jumlah golput melebihi angka 70 persen dari seluruh pemilik suara, maka terjadilah keguncangan politik.

Penguasa akan kehilangan legitimasi, mereka berkuasa terhadap siapa dan memiliki legitimasi darimana? Kekuasaan seluler jika kondisi seperti ini akan tersungkur dan jatuh.

Menariknya para politisi ketika merancang UU pemilu tidak memasukan upaya untuk tidak memilih, atau mengajak orang lain untuk tidak memilih, sebagai delik pidana. UU No 7 tahun 2017 justru secara pidana banyak berpotensi menyasar pada calon, partai, pejabat, panitia pemilu, dan organ lain yang terlibat dalam pemilu.

UU pemilu tidak menjangkau pada individu yang tidak memilih atau mengajak tidak memilih dengan argumentasi logis. Yang dipidana hanya mereka yang menghalangi orang lain menggunakan hak suara dengan ancaman kekerasan.

Artinya, kampanye masif untuk golput bisa dilakukan dan bukan pelanggaran hukum sepanjang tidak dilakukan dengan kekerasan. Kekuatan umat harus mengambil jalan ini untuk memutus legitimasi politik pentas sekuler dan mengalihkannya kepada kekuasaan Islam.

Paralel dengan itu, sejak saat ini sudah sejak dini dilakukan pemahaman yang melembaga dan merakyat agar seluruh umat paham tentang sistem Khilafah, dan yang lebih penting agar Ahlun Nusroh memahami Khilafah dan ikut memperjuangkannya.

Sejak saat ini, tentu ahlun nusroh (militer) khususnya para Jenderal wajib segera mendatangi pengemban dakwah untuk mempelajari dan memahami secara utuh sistem Khilafah agar pada saat transisi politik, militer berdiri di garis paling depan untuk menjaga dan membela Khilafah yang baru saja didirikan.

Para Jenderal militer wajib membuka hatinya untuk mempelajari dan memahami sistem Islam, setelah secara kasat mata para politisi di negeri ini mempertontonkan pengkhianatan terhadap umat. Militer yang lahir dan dibesarkan dari rahim umat, wajib membela dan berdiri bersama umat memperjuangkan Khilafah yang dirindukan umat.

Semua Jenderal Militer yang muslim wajib memahami dan membela Khilafah, karena Khilafah adalah ajaran sekaligus kewajiban syar’i. Alhasil, jika pematangan politik ini berjalan paralel, terdapat kerinduan yang membuncah ditengah umat pada Khilafah, dukungan penuh militer untuk menjaga dan mengasuh bayi Khilafah, kesiapan para pengemban dakwah untuk menjadi punggawa-punggawa Khilafah, maka bukan mustahil Pemilu 2019 umat membaiat seorang Khalifah dan berdirilah Khilafah. Tidak adalagi Presiden demokrasi setelahnya. [].

No Response

Leave a reply "MENUJU KHILAFAH 2019"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.