PALAS detikperistiwa.com – Kini pemerintah pusat sedang gencar-gencarnya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di sejumlah institusi pemerintah untuk melawan praktek pungli, misalnya dalam pengurusan ijin, KTP, akta nikah/skta kelahiran, juga layanan rumah sakit. Program pemerintah pusat ini, ternyata disikapi secara positif oleh Pemerintah Kabupaeten Padang Lawas (Pemkab Palas) dalam melawan praktek pungli di ingkup SKPD-nya.
“Kita (Pemkab Palas-red) mendukung sepenuhnya program pemerintah pusat dalam melawan praktek pungli yang kemungkinan besar terjadi di beberapa SKPD Pemkab Palas, khususnya pada SKPD yang memberikan pelayanan dasar publik bagi masyarakat Palas,”sebut Wakil Bupati (Wabup) Palas, drg. H. Ahmad Zarnawi Pasaribu,Senin (17/10).
“Kami sudah sering mendapat informasi dan masukan dari masyarakat dan stakholder di Palas, soal adanya praktek pungli di beberapa SKPD kita. Kita tidak bisa membiarkan praktek yang merugikan pelayanan masyarakat ini terus terjadi dan berlanjut. Makanya kita akan segera bergerak untuk melakukan razia atau penertiban pada SKPD yang kita curigai,” ungkapnya.
Ditegaskannya, sesuai hasil kordinasi dengan Bupati Palas, pihaknya akan melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada beberapa SKPD di lingkup Pemkab Palas yang dicurigai kuat kerap melakukan praktek pungli saat memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mohon, nama-nama SKPD yang kita curigai selalu melakukan praktek pungli, agar tidak ditulis dulu, karena kita sudah jadwalkan, minggu depan kita akan lakukan OTT ke SKPD tersebut. Nanti, kalau ditulis malah akan bocor sebelum operasi OTT kita lakukan,” pinta Zanawi.
Dinyatakannya, bila pada saat OTT dijalankan dan ditemukan praktek pungli benar-benar terjadi di lapangan, maka pihaknya akan memberikan sanksi tegas yang dapat memberikan efek jera bagi pelakunya.
“Kita akan berikan sanksi tegas kepada pelaku pungli di lingkup Pemkab Palas. Memang, kita tidak bisa memecat oknum PNS yang terbukti melakukan praktek pungli, tapi kita akan merekomendasikan agar pelaku pungli di lingkup PNS diberi sanksi tegas agar ada efek jera dan pemecatan kepada yang bersangkutan,” pungkasnya. (Maulana Syafii)
