*NELAYAN MENAGIH KOMITMEN PEMERINTAHAN JOKOWI – JK*

*by: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)*

*JAKARTA -* Pada pilpres 2014 lalu, Jokowi yang sekarang menjabat presiden Republik Indonesia periode 2014-2019 melakukan blusukan ke sentra-sentra perikanan diseluruh wilayah pesisir pantura Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, tak ada daerah yang terlewatkan. Semua daerah pesisir itu dijamak oleh seorang Jokowi, kala beliau menjadi calon presiden RI, pada kurun waktu masa kampanye 2014 lalu.

Tujuan blusukan Itu, sudah sangat jelas, ingin mendapatkan sumbangan suara voting dalam Pilpres 2014 lalu. Ya, lumayan sumbangan suara nelayan berkisar hingga 19,92% dari total jumlah 22 juta Kepala Keluarga dan 43 Juta Jiwa yang memiliki hak suara dalam perhelatan pemilu presiden, mungkin saja sekarang meningkat jumlahnya. Data diatas, hitung dari berbagai kalkulasi aspek kehidupan masyarakat pesisir yang memiliki perahu dan alat tangkap ikan.

Dari suara diatas, Jokowi memenangkan pertarungan Pilpres. Konon, Pilpres 2014 merupakan paling demokratis dan mendapat banyak pujian dari berbagai negara didunia. Namun, ditengah animo demokratis – sipil, yang baik itu pula sering dikotori oleh tangan – tangan besi berselimut sipil.

Atas nama rezim sipil Itu, bobot demokrasi menjadi suram, karena tangan kotor bekerja dengan kepalsuan dibalik hukum. Padahal, koruptor yang perlu dihukum dibiarkan gentayangan.
Nelayan bagian dari korban tangan besi Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia.

Nelayan begitu dielu-elukan dalam poros pertarungan pilpres karena memang sedang dieksploitasi untuk mendapatkan suara. Setelah menang, nelayan pun menerima genosida kebijakan KKP RI melalui berbagai peraturan menteri yang tidak mengenal mekanisme UU dan prinsip pertimbangan dalam aspek kebijakan.

Dari berbagai masalah nelayan yang ada, membaca arah pemerintahan Jokowi-Jk berubah pada mekanisme dan model memberi pelayanan pada nelayan. Sebelumnya pemerintahan jokowi-JK berkomitmen terbuka terhadap kebijakan yang bersifat top down. Akan tetapi, tidak berjalan sesuai dengan kehendak nelayan. Padahal sepatutnya, Presiden yang terpilih melalui suara nelayan khususnya, sudah saatnya memenuhi janji-janji kampanye untuk nelayan Indonesia.

Sekarang, daerah-daerah pesisir Indonesia mengalami degradasi ekonomi dan menjelang kematian usaha. Para pelaku usaha merasa dibohongi oleh pemerintahan Jokowi-JK melalui berbagai regulasi yang ada, misalnya Inpres No.7 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan Industri.

Komitmen pemerintahan Jokowi-Jk sangat diragukan oleh nelayan saat ini. Karena nelayan sendiri bukan justru bertambah sejahtera, tetapi dimiskinkan oleh banyak regulasi menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Kalau saja Presiden Jokowi berkomitmen memperhatikan nasib nelayan, tentu semua aturan yang melanggar asas manfaat dapat dibatalkan karena sudah banyak aspek yang dirugikan. Kebijakan-kebijakan sepihak KKP RI sudah merugikan banyak pihak yang sudah berlangsung 3 tahun ini.

Namun, nelayan masih menunjukkan rasa baik dan percaya diri untuk mendukung pemerintahan Jokowi dengan cara dialog dan presentasi hasil penelitian di Kantor Staff Kepresidenan beberapa hari yang lalu. Hasilnya pun tidak tanggung-tanggung, yakni alat tangkap Cantrang ramah lingkungan.

Begitu juga, hasil demonstrasi nelayan pada 11 Juni 2017 yang memberikan keleluasaan pada nelayan untuk beroperasi. Akan tetapi, hal itu masih tarik ulur, dari tahun ke tahun. Nelayan masih menjadi bancakan politik kebijakan dan korban dari segala konspirasi kekuasaan.

Pemerintah belum benar-benar menyadari bahwa kebijakan menteri KKP RI telah memporak-porandakan piranti struktur ekonomi yang sudah tertata rapi sebelumnya. Penghasilan nelayan tahun 2000 – 2014 meningkat diatas rata-rata, namun pada jabatan menteri KKP RI sekarang, penghasilan nelayan mengalami anjlok hingga nyungsep kedasar harga paling rendah tawaran aspek perikanan dan kelautan.

Maka, sebaiknya pemerintahan Jokowi – JK sudah waktunya untuk dievaluasi khusus investasi perikanan dan pengembangan industri kelautan. Karena mayoritas nelayan, mencurigai akan adanya aktivitas asing dalam skema struktur kebijakan KKP RI saat ini. Masa depan kelautan dan perikanan diambang batas kehancuran, bukan lagi normal tetapi kelesuan diberbagai aspek.

Hal ini sangat butuh kajian strategis, untuk memberikan endors terhadap situasi dan kondisi perikanan agar dapat mengembalikan ekosistem ekonomi nelayan sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Bayangkan saja, kalau alat tangkap ikan yang digunakan oleh nelayan harus dimatikan oleh pemerintahan Jokowi-JK melalui kebijakan KKP RI, bagaimana nasib nelayan? apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki ekonomi keluarganya?. Tentu ini harus menjadi bahan renungan pemerintahan ini agar secepatnya menyelsaikan persoalan nelayan yang masih dalam keadaan carut marut.

Nelayan senantiasa menolak seluruh intervensi penguasa yang dapat merugikan nelayan itu sendiri. Apalagi melarang alat tangkap yang selama ini dikenal ramah lingkungan dan dipakai sejak zaman tahun 1900-an.

Mari bersama masyarakat nelayan Indonesia untuk evaluasi paket kebijakan yang sangat merugikan nelayan. Masyarakat perikanan Indonesia harus kembali menagih komitmen pemerintahan Jokowi – JK agar nelayan tercapai hajat hidup dan kesejehateraannya.[]

No Response

Leave a reply "*NELAYAN MENAGIH KOMITMEN PEMERINTAHAN JOKOWI – JK*"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.