by

DPRD Rohul Terima Dokumen KUA PPAS 2023, Eksekutif Ajukan 5 Sektor Strategis Prioritas Pembangunan

ROKAN HULU-Legislator Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) resmi menerima dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Senin (25/7/2022.

Dokumen KUA-PPAS 2023 senilai Rp1.065 Triliun tersebut diterima Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST MM di dampingi Wakil Ketua DPRD dari Partai PAN Andrizal dari
Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad Zaki, SSTP di Kantor DPRD Jalan Panglima Sulung, Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah.

Paripurna penyerahan KUA-PPAS 2023 tersebut dipimpin Ketua DPRD Novliwanda Ade Putra di dampingi Wakil Ketua DPRD Rohul Andrizal, diikuti 21 Legislator lainnya.

Kemudian, terlihat, dihadiri Sekda Muhammad Zaki, SSTP, Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Rohul.

Dalam KUA-PPAS 2023 ini, Pemkab Rohul memunculkan nomenklatur pembiayaan anggaran Pilkada serentak 2024.

“Hal ini mengingat adanya potensi terjadinya irisan waktu pelaksanaan Pilkada Rohul dengan pemilu serentak,” kata Ketua DPRD Rohul Novliwanda Ade Putra ST MM.

Sementara itu, Sekda Rohul menjelaskan, Anggaran pilkada sudah diajukan KPU, cuma karena Juklak dan Juknisnya belum turun dari KPU Pusat.

“Pemerintah sementara ini menganggarkan anggaran Pra Tahapan Pilkada Rohul sebesar Rp 2 Miliar,” tutur Muhamad Zaki yang notabene Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rohul.

Nantinya, kata Dia, Anggaran pembiayaan pilkada serentak 2024 secara keseluruhan, lanjut Sekda, bisa diajukan kembali pada APBD Perubahan 2023 atau APBD Murni 2024, setelah Juklak Pilkada Serentak dikeluarkan KPU Pusat.

Masih Sekda Rohul menjelaskan, KUA-PPAS 2023 adalah turunan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

“Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah berkesinambungan dengan memperhatikan asumsi-asumsi saling mempengaruhi arah kebijakan pembangunan dan prioritas daerah,” paparnya.

Katanya, dalam KUA PPAS ini, terdapat 5 prioritas pembangunan daerah yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan dan peningkatan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan.

Pengembangan sektor-sektor strategis ekonomi lokal antara lain

  1. Menopang perekonomian daerah untuk dapat bersaing dan menurunkan angka kemiskinan
  2. Peningkatan sektor industri kecil menengah dan pariwisata
  3. Pembunuhan infrastruktur dasar pedesaan dan peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan sesuai tata ruang dan lingkungan hidup.
  4. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis aman dan tentram berlandaskan adat dan budaya serta agama yang berbeda-beda.
  5. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik serta menjamin kehidupan politik dan penegakan hukum.

“Kelima prioritas pembangunan tersebut telah dirumuskan ke dalam bentuk program kegiatan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah dengan arah kebijakan target dan sasaran pembangunan yang harapannya nanti dapat dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Adapun asumsi KUA, Pemerintah terdiri dari kebijakan pendapatan Daerah dan kebijakan belanja Daerah direncanakan sebesar Rp1.065.659.036.500, sedangkan kebijakan pembiayaan minus

(Advedtorial/K)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed