by

Bupati H Sukiman Apresiasi Masukan Dan Saran Pada Paripurna LKPJ APBD 2021 DPRD Rohul

ROKAN HULU-Laporan Badan Anggaran (Banggar) terhadap Ranperda tentang Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2021 serta sekaligus pengambilan keputusan Kamis (4/8/2022) diparipurnakan di DPRD Rohul.

Kegiatan tersebut, dipimpin Ketua DPRD Rohul Novli Wanda Ade Putra, ST MSi, di dampingi Wakil Ketua dar Fraksi PAN Andrizal, dihadiri Bupati H Sukiman, SekdaKab Rohul, Pimpinan OPD, Perwakilan Fokopimda, para Wartawan, LSM dan lainnya

Pada kesempatan itu, Juru Bicara Banggar Riyomi Irsan atas laporan dari hasil pembahasan dan realisasi APBD  2021, terdapat 12 rekomendasi  saran dan masukan

“12 rekomendasi yang diajukan pada Pemerintah Daerah untuk kemajuan Rohul dan peningkatan pendapatan daerah,” kata  Jubir Banggar

Dia berharap kepada Ketua DPRD Rohul lewat paripurna ini agar Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Rohul 2021 bisa disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) kemudian  dimasukkan ke dalam lembaran Daerah.

Di tempat yang sama,  Bupati H Sukiman menyampaikan atas nama Pemkab Rohul  mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dewan atas telah disetujui Ranperda tersebut menjadi Perda.

Kemudian,  rekomendasi PAD, Orang Nomor 1 di Negeri Seribu Suluk ini,  menyampaikan PemKab Rohul akan melakukan sistem jemput bola, terutama bagi perusahaan yang belum menunaikan pajaknya.

Eks Dandim Inhil ini  merespon baik rekomendasi yang disampaikan Banggar, pihaknya  akan menindaklanjuti demi  Kabupaten Rohul   ke arah yang lebih maju.

Kemudian, atas beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada Pemkab Rohul, khususnya  soal sektor PAD Ketua DPRD Novliwanda Ade Putra, Legislator bermaksud untuk mendorong sebagai bentuk evaluasi dari kerja Pemerintah agar dalam perencanaan pendapatan dan lebih teliti.

“Kami berharap agar lebih teliti, sebab  poin pendapatan itu ada yang melebihi target,” katanya.

“Kemudian ada pula yang tidak mencapai target,” ungkapnya.

Kalau melebihi target, lanjutnya,  bisa juga merupakan sebuah prestasi akan tetapi perlu keefektifan  dalam sebuah perencanaan pendapatan.

“Makanya, Kita berikan masukan, untuk lebih teliti dalam menetapkan ataupun mengajukan kepada DPRD terhadap analisa potensi PAD,” tutur dia.

“Sehingga  dari fungsi evaluasi
yang kita miliki diharapkan, kinerja Pemerintah,  bisa lebih optimal, khususnya di Sektor PAD,” pungkasnya mengakhiri

(ADV/Galeri Foto)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed