JAKARTA-Dugaan besarnya cakupan anggaran di Papua Barat, sampai tarik-ulurnya pembahasan anggaran di tahun 2018 antara Legislatif dan eksekutif.
“Tentu hal ini, sangat disayangkan, karena disinyalir bisa menghambat roda pembangunan serta lambatnya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat se Papua Barat,” jelas, penggiat Anti Korupsi, Lisman H, Rabu (9/1).
Lanjutnya, hal ini tidak sesuai semangat dengan moto Presiden RI Joko Widodo ‘Ayo kerja kerja kerja’, sesuai alokasi anggaran dari pemberian Pemerintah Pusat ke Pemerintah Papua Barat, begitu besar.
“Seharusnya dibahas dan dioptimalkan, sehingga persepsi yang berkembang adanya Vie 40 persen dari Pembahasan APBD Tahun 2018 bisa tebantahkan,” kata Lisman.
Dirinya, sebagai penggiat anti korupsi di tanah air, dia akan meminta pada KPK dan Mabes Polri agar segera mengawasi secara ketat Ketok Palu Anggaran APBD 2018 Papua Barat.
” Diduga adanya permintaan vie 40 persen dari pihak-pihak tertentu, sehingga terjadi keterlabatan roda pembangunan di daerah,” ujarnya
“Seperti kita ketahui bersama, KPK lagi tangani kasus pembahasan APBD di Provinsi Jambi, pasca KPK melakukan OTT dan Gubernur Jambi, saat ini lagi dalam pemeriksaan KPK,” tutup Lisman
(raja paluta r)
