by: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)
Penegakan hukum perlu dilakukan diwilayah birokrasi pemerintahan pada level apapun, dimulai dari Desa hingga Presiden. Karena sejatinya, keberadaan lembaga negara, apalagi sejajar kementerian diatur oleh undang – Undang dan anggarannya pun diatur melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Perlunya dilakukan reformasi dan audit kelembagaan kementerian karena faktor program yang tidak tercapai. Kendati begitu, banyak kalangan yang beranggapan bahwa kinerja aparat kementerian harus terus ditingkatkan, mengingat secara kelembagaan dibiayai oleh anggaran negara.
Di Indonesia ada banyak kementerian yang merupakan pelaksana teknis pemerintahan pusat dibawah langsung Presiden Republik Indonesia. Dengan hak, wewenang dan fungsi pelaksana teknis itu, maka semua beban anggaran operasional ada pada APBN.
Ada banyak permintaan stakeholders perikanan bahwa sala satu usulan kepada BPK RI, sudah seharusnya kementerian yang diaudit itu, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan karena dilihat dari beberapa program yang dilaksanakan belum optimal bahkan ada indikasi autopilot.
Dalam kajian kebijakan, apabila mengalami turbulensi sehingga menyebabkan autopilot yang berdampak tidak berjalannya program yang direncanakan serta beban anggaran yang besar itu terpaksa terpotong dan menguap tidak tau kemana. Sala satu programnya yakni pengadaan kapal bantuan untuk nelayan tahun 2015-2017, program pembagian alat tangkap Gilnet yang tidak tepat sasaran, bantuan mesin, pelarangan alat tangkap dan pembangunan pelabuhan perikanan di Indonesia.
Dari program itu, sangat nihil realisasinya dan masyarakat secara umum tidak merasakan peningkatan kesejahteraan. Seharusnya kebijakan bisa memicu peningkatan rasa bahagia dan kesejahteraan bagi nelayan.
Maka tentu, banyak stakeholders sangat prihatin dengan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kalau tak keliru, rasio pencapaian nelayan dalam penangkapan ikan saja sangat nihil antara populasi dengan kebijakan tidak mampu diakselerasikan secara gamblang. Apalagi serapan program KKP sangat rendah sekali.
Belum lagi berbagai persoalan yang muncul. Menghapus stigma banyak pejabat KKP melakukan penyimpangan perlu kerja keras. Namun, dari berbagai skema perubahan kebijakan yang nantinya bisa diefektifkan melihat adanya harapan dari perubahan yang bisa mengeleminasi orang yang mau menyalahgunakan kekuasaan.
Selama ini, negara maju cenderung menempatkan pola audit sebagai tulang punggung menjaga para pejabat harus bersih. Karena itu, audit sangat penting dalam menjaga keberlangsungan pembangunan nasional dibidang Kelautan dan Perikanan.
Fungsi audit juga sangat efektif dalam menjaga keterbukaan pola penyerapan anggaran dan pendapatan negara agar pembangunan nasional diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari program yang telah diimplementasikan secara baik.
Maka sebetulnya, ketika banyak program kelembagaan tidak beres maka seharusnya BPK segera melakukan audit audit penggunaan dana pada setiap program kelembagaan.
Karena itulah, tiap tahun ada audit BPK untuk semua kementerian atau lembaga negara. Nyatanya, audit ini tak menurunkan tingkat korupsi para pejabat negara. BPK selama ini hanya melakukan audit keuangan. Maka sekarang kita dorong BPK untuk audit kinerja dan kelembagaan.
Inilah yang harusnya dilakukan BPK terhadap Kementerian sebagai satu-satunya auditor negara. Jadi secara kelembagaan, otoritas BPK lebih powerful daripada KPK. Kita harus mendorong BPK untuk melakukan audit kinerja kelembagaan.
Hak publik atas hasil audit selama ini memang sudah dibuka. Namun, masih banyak yang tidak peduli. Kendati demikian, untuk menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang diwakili kementerian, satu-satunya jalan adalah masyarakat bisa merasakan bahwa uang yang membiayai program kerja kementerian itu bisa memberikan manfaat pada dalam bentuk apapaun.
Negara harus hadir untuk menyelsaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat agar ukuran obyektif kebijakan itu bisa diraih sebaik mungkin.
Kelembagaan kementerian Kelautan dan Perikanan mewakili pemerintah ke depan harus mampu menjadi mesin birokrasi yang efektif (Machinery of Government) guna menyelesaikan setiap masalah yang muncul dengan cepat, tepat, dan efisien.[]
