MOROTAI – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pulau Morotai pada Rabu (14/2) pukul 10.00 WIT di Taman Kota Daruba, menggelar kegiatan Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang Serta Politisasi SARA.
Ketua KPU Pulau Morotai, Saima Nuang dalam sambutannya, mengungkapkan menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Malut pada Juni mendatang, penyelenggara Pemilu baik KPU dan Panwas banyak yang tergoda dengan politik uang. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada tim sukses dan pengurus partai politik jangan merayu-rayu penyelenggara Pemilu.
“Menjelang Pilgub Malut maupun Pileg 2019 mendatang, banyak godaan dan rayuan yang dilakukan oleh tim sukses maupun pengurus partai politik terhadap penyelenggara Pemilu”, katanya.
Namanya penyelenggara harus jalankan tugas dan tanggungjawab secara netral dan independen terhadap proses Pemilu, serta patuhilah tahapan sesuai UU yang berlaku saat ini.
“Kami harapkan penyelenggara Pemilu baik Panwas dan KPU harus jalankan tugas secara netral dan independen”, ucap Saima.
Sementara, Ketua Panwaslu Pulau Morotai, Murjat Hi. Untung dalam sambutannya, mengungkapkan kegiatan deklarasi tolak dan lawan politik uang serta politisasi SARA dilakukan secara serencak seluruh Indonesia. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh Panwascam dan PPL tingkat desa harus jalankan tugas dan fungsi secara netral dan independen.
“Jika kedapatan politik uang maupun isu SARA yang sengaja dimainkan oleh tim sukses dan pengurus partai politik, maka Panwas dan PPL segera laporkan kepada Gamkudu dan Panwas tingkat Kabupaten”, tutup Murjat.
Hadir pula dalam deklarasi, Wabup Pulau Morotai Asrun Padoma, Sekda Muhammad Kharie, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus partai politik, Ormas, OKP serta tamu undangan lainnya.
(oje)
