by

AKHIR NOPEMBER, PEMKAB PALAS AKAN TETAPKAN KENAIKAN UMK

sa

PALAS detikperistiwa.com-Dijadwalkan selambatnya pada tanggal 22 nopember 2016, Pemkab Palas melalui Disnakertrans Palas bersama dewan pengupahan daerah (Depeda) Palas akan menetapkan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Palas tahun 2017. Mengingat saat ini pihak Gubernur Sumut sudah menetapkan tenaikan UPM Sumut tahun 2017 sebanyak 8,25% atau sebesar Rp. 1,92 juta.

“Kita sudah diinstruksikan agar segera mengusulkan kenaikan UMK Kabupaten Palas tahun 2017 selambatnya pada tanggal 22 nopember nanti, usulan kenaikan UMK kita sudah sampai ke meja gubsu, karena gubsu sudah menetapkan kenaikan UMP tahun 2017,” sebut Kepala Disnakertrans Palas Bustami Harahap melalui Kasi Hubungan Industrial (HI) kepada wartawan, Selasa (8/11).

“Penetapan kenaikan UMK Palas tahun 2017 nanti, tentu dengan menggunakan rumus, dengan memperhatikan besaran UMK tahun berjalan, pertumbuhan ekonomi dan kondisi inflasi yang terjadi. Saat ini, kita sedang dalam tahap survei lapangan,” ujarnya.

Kegiatan survei harga ke lapangan, lanjutnya, tentu dilakukan bersama-sama dengan pihak Depeda Palas. “Sebagai acuannya, dalam menetapkan UMK nanti kita tetap mengacu kepada PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, karena pemerintah pusat dan pemprovsu juga mengacu ke PP nomor 78 tahun 2015 itu,” terangnya.

“Mana berani kita melangkahi pemerintah, kalau mereka pakai PP 78 itu, ya kita pakai itu juga. Karena kita sifatnya, kan sebagai pembanding. Kami perkirakan, kenaikan UMK tahun 2017 nanti, sebesar 8 sampai 10 persen dari UMK tahun 2016. Perkiraannya sekitar sebesar Rp. 2,1 jutaan, lah gitu,” tegasnya.

Pihak Disnakertrans Palas mengaku, tidak berani menaikkan UMK tahun 2017 nanti dengan tinggi, misalnya sebesar Rp. 2,5 juta atau menggunakan prinsip-prinsip KHL, seperti yang diatur dalam UU nomor 13 tahun 2003. “Nanti kalau kita buat UMK-nya tinggi, perusahaan gak sanggup bayar. Kita lihat dari rapat nantilah. Tapi, perkiraan saya paling maksimal UMK Palas tahun 2017 di kisaran Rp. 2,1 jutaan,” katanya.

Sementara itu, didampingi Wakil Ketua, Sudarno, Sekretaris KC FSPMI Kabupaten Palas, Uluan Pardomuan Pane dimintai tanggapannya menyatakan, dalam menetapkan kenaikan UMK Kabupaten Palas pihaknya meminta kepada Pemkab Palas melalui Disnakertrans Palas san Depeda agar tidak menggunakan PP 78 tahun 2015 yang dinilai tidak memperhatikan kepentingan buruh.

“Sebenarnya, Pemkab Palas atau pihak Disnakertrans Palas tidak harus mengacu kepada PP 78 tahun 2015 untuk menetapkan kenaikan UMK Kabupaten Palas tahun 2017 nanti. Karena kami nilai PP tentang pengupahan tersebut tidak memperjuangkan kepentingan buruh dan tidak mempertimbangkan aspek KHL bagi pekerja, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan,” ungkapnya.

“KC FSPMI Kabupaten Palas dengan tegas menyatakan sikap, menolak PP 78 tahun 2015 sebagai acuan dalam menetapkan kenaikan UMK tahun 2017. Kita mendesak Pemkab Palas agar lebih memandang dan menggunakan UU nomor 13 tahun 2003 dalam menetapkan kenaikan UMK nanti,” sebutnya.

Untuk mendorong agar hal itu bisa tercapai, tegasnya, jajaran KC FSPMI Palas bersama ratusan anggota pekerjanya akan melakukan aksi mogok kerja pada Hari Senin dan Selasa (14-15/11), menuntut agar PP 78 tahun 2015 dicabut. “Sekaligus menuntut segera dibayarkannya hak-hak normatif anggota FSPMI Palas yang didominasi oleh pekerja OS PLN itu,” pungkasny . (Maulana Syafii).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed