KERINCI detikperistiwaTunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kerinci, setiap tahunnya yang dianggarkan melalui APBD Kabupaten Kerinci cukup besar. Bagaimana tidak, dalam setahunnya menghabiskan Rp2,5 miliar.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempauan Pemerintahan Desa dan keluarga Berencana (BPMPPD-KB), Adli, membenarkan adanya kenaikan tunjangan perumahan DPRD Kerinci.
Ia mengatakan besaran tunjangan perumahan dewan ini sesuai dengan kemampuan APBD Kerinci. Bahkan sebelumnya sempat diajukan Rp11 juta per bulan, namun tak bisa disetujui sepenuhnya.
“Besaran tunjangan perumahan anggota DPRD Kerinci mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Bila dari sebelumnya tunjangan dewan sebesar Rp3 jutaan perbulan, saat ini menjadi Rp7 juta per bulan,” ungkapnya.
Adli mengatakan, tunjangan perumahan diberikan karena DPRD Kerinci tak memiliki rumah dinas. Untuk itu semuanya menggunakan rumah pribadi, dengan diberikan tunjangan perumahan.
Tunjangan perumahan DPRD Kerinci ini cukup besar, bila dilihat jumlah anggota DPRD Kerinci yang menerima 29 orang. Dengan rincian tunjangan untuk anggota DPRD Rp 7 juta, wakil ketua DPRD Rp8 juta, dan Ketua DPRD Rp9 jutaan. Sehingga dalam setahun anggaran untuk tunjangan perumahan dewan mencapai Rp 2,5 miliar.
Sementara itu, menurut anggota DPRD Kerinci mengatakan tunjangan perumahan untuk kabupaten Kerinci merupakan yang paling kecil di Provinsi Jambi. Dia mengatakan dibanding kabupaten kenaikan tunjangan masih tergolong rendah. (adi/juc)
