by

CAKADES KEPENUHAN HILIR NILAI PANITIA PILKADES BERTINDAK DISKRIMINTIF

pas-foto

ROKAN HULUdetikperistiwa.com––––-Calon Kepala Desa (Cakades) Kepenuhan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu (Rohul)  priode 2016-2022, Tabrani, ST didiskualifikasi tanpa keterangan (sebab yang jelas), sepertinya panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kepenuhan Timur telah bertindak diskrimintaif.

Disampaikan, Tabrani, ST, pihak panitia Pilkades  serentak Desa Kepenuhan Hilir sesuai dengan tahapan pelaksanaan Pilkades telah menetapkan Cakades Kepenuhan Hilir pada Tanggal 14 November 2016 sebanyak  4 calon di antaranya, Tengku Kasmijon Effendi, Yuhanis Anri,  Suhaimi dan Tabrani, ST.

Lanjutnya, sementara pada Tanggal 15 November 2016 sekitar pukul 20.30 Wib panitia hanya mengkonfirmasikan kepada diirnya secara lisan kalau ia telah didiskualifikasi panitia, atas dasar karena telat membayar biaya anggaran Pilkades Kepenuhan Hilir.

“Selanjutnya saya sebagai calon merasa keberatan dan sekaligus dirugikan atas keputusan panitia ini dan  pada tanggal 16 November 2016 saya membuat laporan keberatan saya kepada panwas  Pilkades Kepenuhan Hilir yang ditembuskan kepada panitia pilkades serentak tingkat Kecamatan Kepenuhan dan tingkat kabupaten Rohul,” terang Tabrani, ST, Jumat (18/11).

Namun kendatinya sampai dengan Tanggal 18 November 2016 belum juga ada langkah-langkah penyelesaian. “Saya selaku Calon Kepala Desa Kepenuhan Hilir periode 2016-2022 merasa keberatan, dirugikan atas keputusan panitia,” sebutnya.

“Saya menilai panitia telah mendiskriminasi hak saya sebagai calon lepala desa dan saya berpendapat, keputusan panitia tidak adil dan tidak sesuai dengan  peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati (Perbub)  Rohul Nomor 4 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan dan biaya  pemilihan kepala desa yang berbunyi bahwa biaya pemilihan kepala desa bersumber dari, dana APBD, APBDes dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat,” urai Tabrani, ST lagi.

Tabrani, ST juga berpendapat ada indikasi panitia tidak netral perlakuannya terhadap para calon serta kinerjanya yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada dibuktikan dengan sampai Tanggal 18 November 2016 dirinya belum mendapat surat resmi dari panitia bahwasanya dia tidak diikutsertakan dalam pilkades serentak Desa Kepenuhan Hilir tahun 2016.

“Saya akan mengambil langkah-langkah menyelesaikan masalah ini dengan cara musyawarah dan mufakat atau dengan prosedur dan mekanisme hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” paparnya.

Tabrani,ST mengharapkan kepada panitia pemilihan kepala desa serentak, panwas, panitia pemilihan kepala desa serentak tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten, untuk segera menyelesaikan permasalahan ini. “Agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dari masa pendukung calon,” pungkasnya (rls/hh)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed