*DUKUNG PEMERINTAH MENATA SEKTOR MARITIM, KELAUTAN DAN MINTA NELAYAN TENANG HADAPI PEMILU 2019*


==================

Menarik selama 4 tahun ini, pemerintah pusat menempatkan pembangunan maritim menjadi salah satu prioritas program kerja nasional.

Sasaran pengembangan ekonomi maritim, perikanan dan kelautan bisa dimanfaatkan sumber daya kelautan, tersedianya data dan informasi sumber daya kelautan terintegrasi untuk mendukung pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, terwujudnya tol laut dan upaya meningkatkan pelayanan angkutan laut dan konektivitasnya.

Dalam konteks tersebut, kami dari Front Nelayan Indonesia (FNI), Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia (LBHNI) dan Masyarakat Lobster Indonesia (MaLobi), memandang bahwa:

1. Mendukung peran strategis pemerintah dalam kebijakan poros maritim, yakni perlancar rantai konektivitas serta jalur distribusi logistik diberbagai kepulauan Indonesia. Terutama prioritas pembangunan pelabuhan utama dan pendukung tol laut diwilayah timur Indonesia, seperti Pulau Sumbawa dan NTT. Target, yakni peningkatan perdagangan antar pulau, termasuk aktivitas bongkar muat. Menjadi pendukung utama sektor perdagangan dimana sektor ini merupakan unggulan Pulau Sumbawa, sekaligus sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan sektor industri dan pengolahan hasil pertanian.

2. Optimalisasi sektor kelautan dan perikanan sangat perlu bagi nelayan mendukung pemerintah sepenuhnya untuk mengalokasikan anggaran yang cukup besar bagi sektor kelautan. Di antaranya yakni untuk pengembangan dan penambahan infrastruktur utama perikanan laut, seperti Tempat Pelelangan Ikan untuk nelayan, pangkalan pendaratan ikan untuk Kabupaten, pelabuhan perikanan pantai untuk Provinsi dan pelabuhan perikanan nusantara (milik pusat).

3. Mendukung persamaan hak untuk wilayah timur dengan pembangunan infrastruktur utama dalam penyediaan sarana pendukung seperti, SPBU nelayan, Teknologi pendukung nelayan, bantuan alat tangkap, bantuan mesin kapal, bantuan kapal dan pengembangan industri pengolahan hasil laut. Tujuan utama mengembangkan sektor kelautan yakni peningkatan kesejahteraan bagi nelayan. Salah satu cara meningkatkan kesejahteraan nelayan dapat diukur melalui Nilai Tukar Nelayan (NTP) yang menunjukkan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan nelayan di pedesaan pesisir terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi perikanan tangkap.

4. Mendukung pemerintah dalam penataan dan pengaturan teknologi penangkapan ikan dengan menerapkan secara bertahap dan percluster. Terkait pengaturan percluster ini, mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk tetap mengatur dan membatasi dan mengawasi alat tangkap nelayan yang bisa menyebabkan over fishing (kelebihan penangkapan). Artinya, proses pelarangan, membatasi dan mengatur itu berdasarkan cluster bertujuan untuk mencegah terjadinya illegal fishing. Karena alat tangkap nelayan dimasing-masing daerah berbeda-berbeda dalam kategori Pukat Tarik dan Pukat Hela, sepeti di Pulau Jawa ada Cantrang, Pulau Sumbawa ada Gillnet dan Jala, daerah Bengkulu ada Terol dan Kepulauan Riau serta wilayah Banten sekitarnya.

5. Meminta pemerintah fokus pada pemberian perlindungan terhadap hak-hak nelayan, seperti hak mendapat perlindungan hukum dilaut, program perlindungan nelayan melalui Bantuan asuransi nelayan. Keuntungan bagi nelayan antara lain, dibayarkan preminya oleh pemerintah pusat, memperoleh santunan baik karena kecelakaan atau kematian.

6. Mendorong dan mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan agar terus menertibkan usaha Industri dalam proses pengurusan SIPI bagi nelayan dibawah kendali perusahaan yang sering bermasalah dari sisi pajak dan retribusinya, misalnya di Bali yang sering terjadi.

7. Meminta kepada nelayan Indonesia agar tetap dalam keadaan tenang, aman, damai disaat hadapi Pemilu (pilpres 2019) yang akan datang sehingga terciptanya demokrasi yang sehat.

Demikian siaran pers ini, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)

Rusdianto Samawa
081384231182

Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nelayan Indonesia

Khaeruddin Sateluk
081235766031

No Response

Leave a reply "*DUKUNG PEMERINTAH MENATA SEKTOR MARITIM, KELAUTAN DAN MINTA NELAYAN TENANG HADAPI PEMILU 2019*"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.