by

PLT WALIKOTA DIMINTA COPOT DIREKTUR RSUD LANGSA

plt-wali

LANGSA, detikperistiwa.com-Hubungan personal antara  tenaga medis dengan Direktur RSUD Langsa dr Syarbaini, dinilai memburuk, sehingga mempengaruhi sistem pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, maka Plt Walikota Langsa Kamaruddin Andala mestinya harus bertanggungjawab untuk mewujudkan situasi yang aman dan kondusif.

Apalagi memang sudah jadi tugas Plt Walikota Langsa menciptakan situasi yang kondusif, bukan hanya dalam momen menjelang Pilkada saja,  melainkan juga di lingkungan kerja aparatur pemerintah daerah. “Kalau memang situasi di RSUD Langsa bisa kondusif dengan mencopot dr Syarbaini dari jabatannya, maka lakukan saja dan  itu dibenarkan. Sehingga kehadiran Plt Walikota di Langsa tidak hanya sebagai pajangan. Apalagi Pemerintah Republik Indonesia telah menyiapkan berbagai peraturan perundang-undangan demi kelancaran roda adminisrasi pemerintah,” demikian diungkapkan Direktur Aceh Legal Consult (ALC) Muslim A Gani.

Dikatakan Muslim A Gani, situasi di RSUD Langsa akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Buruknya hubungan personal antara para tenaga medis dengan Direktur RSUD Langsa dr Syarbaini telah menyebabkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terganggu. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut dan tidak segera ditangani secepatnya oleh Plt Walikota Langsa, maka bisa dipastikan akan berdampak buruk.

Menurutnya, kunci utama persoalan yang terjadi di RSUD Langsa , kehadiran  sosok dr Syarbaini yang baru beberapa bulan menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit milik Pemko Langsa. Dr Syarbaini diduga  telah menerapkan sistem manajemen yang otoriter dan tidak mendidik sehingga menyebabkan terjadinya “pemberontakan” para tenaga medis di RSUD Langsa yang ditandai dengan aksi demo yang digelar beberapa waktu lalu.

“Untuk mengatasi masalah ini sebenarnya gampang saja. Plt Walikota tinggal mencopot Syarbaini dan menunjuk orang lain yang lebih kapabel dan kredibel untuk jabatan Direktur RSUD Langsa. Kan selesai masalah,” Kata Muslim A Gani.

Diterangkannya, Plt Walikota Langsa tak usah bingung apalagi ragu-ragu dalam menjalankan tugasnya termasuk  kaitannya dengan mencopot dr Syarbaini dari jabatan Direktur RSUD Langsa, karena berdasarkan Permendagri No 74 tahun 2016 tentang cuti diluar tanggungan Negara bagi kepala daerah dan wakil kepala Daerah, terdapat juga tugas pokok seorang Plt Walikota. Dalam Permendagri itu ada 5 (lima) tugas Plt Walikota yang salah satu diantaranya yaitu menata organisasi perangkat daerah dan SOTK sesuai dengan peraturan pemerintah No 18 tahun 2016. Selain itu  ada juga pengisian personil sesuai dengan SOTK.

“Ini adalah tugas pokok sehari-hari seorang Plt Walikota. Jika  pencopotan dr Syarbaini dari jabatan Direktur RSUD Langsa dianggap merupakan kebijakan yang strategis, maka Plt Walikota Langsa tinggal meminta persetujuan Mendagri saja. Saya pikir ini bukan kebijakan yang sifatnya strategis karena tujuannya untuk menciptakan kondusifitas kinerja aparatur pemerintah daerah, jadi  ya copot aja langsung dan tunjuk orang lain.  Yang penting roda administrasi pemerintah berjalan dengan baik dan situasi kerja yang kondusif dapat terjalin pada setiap SKPK. Gampang saja kan,” Kata Muslim.

Dalam hal ini, Muslim A Gani memberikan gambaran seorang Plt Walikota Langsa mempunyai kewenangan  sama dengan Walikota Defenitif yang telah non aktif selama masa kampanye menjelang Pilkada. Semua kebijakan Plt Walikota Langsa yang sifatnya bukan kebijakan strategis dapat dibenarkan untuk dilaksanakan. Apalagi semua tugas kepala daerah telah ada petunjuknya  sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pmerintah maupun UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, demikian Muslim A Gani. (zal/HAMI)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed