Simiskin Di Mata Hukum, Apakah Kapolres Mengetahui Kejadian Sesungguhnya ?.

PADANGSIDEMPUAN – Susahnya simiskin untuk mendapatkan keadilan, hingga saat ini sangat kerap terdengar baik dari media massa maupun secara langsung terdengar.

Padahal para pakar hukum sering mengungkapkan hukum itu telah mengatur bahwa kedudukan setiap warga negara adalah sama di hadapan hukum.

Penegakan hukum dilakukan tanpa melihat apakah yang bersangkutan kaya atau miskin, kuat atau lemah.

Itulah yang disebut sebagai kesamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law). Jadi, dalam penegakan hukum yang seharusnya dititikberatkan adalah mengenai perbuatannya.

Jika salah atau melanggar, hendaklah dinyatakan salah dan jika benar hendaklah dinyatakan tidak bersalah.

Realitanya, ketimpangan itu tetap saja berpihak kepada simiskin, sedangkan yang berkompeten lebih cenderung mengabaikan,

Dengan bibir gemetar dan linangan air mata mengungkapkan ketidak adilan yang menimpahnya, sehingga terkesima menyimak dan terpanggil tuk menyikapinya.

Dia Dermina Ritonga (47) dengan STPLnya Nomor : STPL/15/I/2018/SU/PSP. Kelurahan Batunadua Julu Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan, hingga sampai saat ini sangat merasa tidak terima yang menimpa suaminya.

Sebab Jum,at 12 Januari 2018, sekitar pukul 18:30 wib yang lalu diduga terjadi penganiayaan terhadap Korban Irpan Simbiring disaat sholat Maghrib, korban dipukul dari belakang oleh terlapor Ali Ukpar, hingga onyong dengan luka dibelakang kepala sekitar 10 jahitan.

Atas kejadian itu, sampai saat ini pihak korban masih terpukul atas kejadian itu, sebab adanya intimidasi terhadap korban.

Adapun berupa surat pernyataan dibuat korban bahwa itu adalah akal-akalan oleh oknum Polmas dan membuat surat pernyataan itu adalah oknum polmas atas nama Aiptu Sy Dalimunthe.

Bahkan terucap dari oknum tersebut mengucapkan. “Biama ita baen si Sembiring on ” (Bagaimana kita buat sisembiring) tanyakan oknum Polmas itu di saat musyawarah.

Jawab Siharun orang tua terlapor. “Hakkon mela sian huta on” (Harus Angkat Kaki Dari Kampung Ini).

Sedangkan saksi-saksi yang menanda tangani surat pernyataan diduga saksi palsu, sebab selain keluarga terlapor juga bukan mereka saksi pertama.

Adapun saksi pertama tak dipanggil lagi untuk musyawarah, sudah tak mau lagi karena ada dugaan ditekan sehingga mereka menghadirkan saksi yang bukan sebelumnya.

Akibat ada bahasa “Harus diusir dari kampung, maka si korbanpun merasa was-was dan takut tinggal dikampung itu maka sikorban pun pindah dari kampung itu”.

Apalagi si Lurah dan Kepling tidak mengakui bahwa sikorban bukan warga kampung itu, walaupun sikorban sudah lebih setahun ikut Serikat Tolong Menolong (STM) di kelurahan itu.

Atas kejadian ini, besar perkiraan bahwa Kapolres Kota Padang Sidempuan AKBP Hilman Wijaya, tidak mungkin kejadian seperti ini tidak diselesaikan dengan bijak dan adil.

Sebab kredibilitas, krismatik dan dedikasi i terhadap keresahan hukum di wilayah hukumnya sebagai Kapolres sangat tinggi dan harum.

Sehingga harapan mereka, dengan serendah hati mengharapkan agar Kapolres Kota Padang Sidempuan sudi kiranya untuk turut menyelesaikan dugaan penganiayaan ini.

(Mauliddar S)

No Response

Leave a reply "Simiskin Di Mata Hukum, Apakah Kapolres Mengetahui Kejadian Sesungguhnya ?."

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.