WALHI MINTAK HENTIKAN AKTIFITAS TAMBANG CV. AXELINDO DI DESA AHEDANO KABUPATEN NIAS

Walhi Sumatera utara bersama dengan Aliansi masayarakat Peduli sungai Idanogawo saat ini telah melakukan Advokadsi bersama terkait dengan Aktifitas Tambang galian C CV. Axelindo di Sungai Indanogawo, kegiatan tambang galian c tersebut yang telah berlangsung sejak bulan september 2018 sampai saat ini, bahwa saat ini kegiatan tambang tersebut sudah sangat meresahkan masayarakat dikarenakan telah terjadinya dampak seperti tanah longsor yang berkisaran 2 ha di lahan milik masayarkat, air sungai menjadi keruh dan kotor, rusaknya tanaman peladangan miliki masayarakat.

Sungai Indaogawo merupak Sungai yang digunakan oleh masyarkat sekitar lebih 4 desa yang menggunakan air sungai untuk kebutuhan Sehari hari seperti mandi, dan air bersih yang digunakan sekitar kurang lebih 2000 jiwa yang bergantung terhadap sungai tersebut.

Perwakilan Masayarakat Ernest Zamago berkata Sejak berlangsungnya kegiatan Tambang gaian c tersebut masayarakat bersama dengan aliansi telah menyurati instansi terkait atas keberatan aktifitas kegiatan tambang tersebut,dan melakukan penolakan atas kegiatan Pertambangan Galian C tersebut bahkan telah turunya Pemerintah Daerah bersama dengan Dinas PU melihat lokasi dan agar tidak terjadi konflik.

Polres mengatakan untuk menghentikan sementara namun tetap tidak di patuh, bahkan juga telah melakukan demonstrasi pada buan oktober 2018 dikantor bupati dan DPRD kabuoaten Nias yang diterima oleh Wakil Bupati Nias dengan berjanji akan membentuk team untuk menindak lanjuti namun samapai dengan saat ini tidak adanya tindak lanjutnya, dan kembali mengikuti RDP pada pertengahan september 2018 dengan hasil DPRD menyatakan untuk menghentikan sementara, namun tidak di patuhi oleh perusahaan CV axelindo.

Walhi Sumatera Utara Golfrid Siregar, SH, Jumat (7/12/2018) mengatakan bahwa tidak selayaknya Izin tersebut diberikan karena Sungai tesebut merupakan sumber Air bagi masyarakat sekitar yang bergantung sama sungai. Dan juga masayarakat tidak pernah mendapatkan informasi tentang Rencana Kegiatan usaha , masayarakat tidak dilibatkan pada saat penyusunan Dokumen Amdal/ UKL-UPL yang bertentangan Peraturan Perundang-undangan dan dengan Asas Asas Pemerintahan yang baik .

Dan juga ada kejangalan yang dikaji oleh Walhi Sumatera utara berdasarkan data yaitu atas Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Bupati yaitu pada tahun 2016 adanya permohonan Izin lokasi yang dimohonkan oleh CV. Utama yang ditolak oleh Bupati dengan Pertimbangan dalam penolakan yaitu Lokasi Penambangan merupkan Wilayah HTR yang berfungsi Hutan Lindung, namun ditahun 2018 diberikan Izin kepada CV. Axelindo tahun 2018 dilokasi yang sama. Dan juga Walhi Sumatera utara sedang meminta dokumen UKL/UPL dan telah menyurati Dinas Terkait namun sampai dengan saat ini belum adanya tanggapan aas permintaan data tersebut. Walhi Sumatera Utara akan menempuh jalur Hukum terhadap Cv Axelindo.

Bahwa saat ini masyarakat sekitar Sungai Idanagawo sangat resah karena kekawatiran akan bertambahnya Longsor akibat penambangan tersebut sehingga mengancam Pemukiman dan Lahan Perladangan Masayarakat, Kesulitan masayarakat mendapatkan air bersih. Adapun yang menjadi Tuntutan bersanma adalah Meminta kepada pemerintah Untuk SEGERA Mencabut Izin Cv Axelindo untuk secepatnya dapat berhenti untuk meminimalkan Dampak yang lebih besar. Ernest Zamago Perwakilan Aliansi berkata bahwa jika tidak segera dicabut maka Masayarakat yang tergabung dalam aliansi akan Mengusir paksa CV axelindo dari Sungai Idanagowo di desa Mereka. (Nur)

No Response

Leave a reply "WALHI MINTAK HENTIKAN AKTIFITAS TAMBANG CV. AXELINDO DI DESA AHEDANO KABUPATEN NIAS"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.