Diduga Lakukan Pembohongan, Fasilitas Umum Berubah Jadi Milik Pribadi

PEKANBARU- Tanah Seluas 3×175 Meter yang telah ditetapkan sebagai fasilitas umum atau jalan umum, terletak di jalan Karya Bakti RT002/RW003 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, kini Doug’s berubah menjadi hak milik pribadi oknum Pengembang Perumahan Villa Karya Bakti Housing II berinisial BD

Berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) yang diterbitkan RT/RW 003 Lurah Air Hitam berinisial IG dan Camat Payung Sekaki Zarman Candra, S.STP beberapa tahun lalu.

Berubahnya status tanah badan jalan tersebut, akibat adanya jual-beli antara penjual Sp kepada oknum Pengembang Perumahan BD, sebagaimana surat keterangan yang dibuat SP pada tahun 2016 Silam.

Terungkapnya adanya dugaan tindak pidana jual-beli tanah
badan jalan umum ini, ketika Lurah Air Hitam IG mengundang SP dan warga lainya, untuk dimintai keterangan/tanggapan atau klarifikasi.

Dalam keterangan SP di hadapan sejumlah warga dan perangkat Pemerintah terungkap, bahwa SP mengakui, jika tanah badan jalan tersebut adalah miliknya dan telah dijualnya

Rapat berlangsung di Aula Kantor Lurah Air Hitam itu, terlihat hadir Camat Payung Sekaki Zarman Candra, S STP Lurah Air Hitam IG di dampingi beberapa stafnya juga Ketua RW 003 Suriatno Ketua Lpm Husim

Kemudian penjual tanah Sp di dampingi anaknya Suk dan perwakilan warga Perumahan Villa Karya Bakti Housing, Antoni Halim dan warga lainya serta Awak Media yang turut meliputnya.

Keterangan dari SP, dirinya mengakui bahwa tanah badan jalan seluas 3×175 meter adalah milik pribadinya sejak pembukaan lahan tersebut tahun-2016 lalu. Surat pernyataan yang dibuatnya pada tahun -2016 itu adalah Tanda tangannya dan sah.

Sp tidak segan-segan, pasalnya keteranganya di hadapan para peserta rapat yang diliput wartawan, sangat bertentangan dengan pernyataanya kepada sejumlah Awak Media yang mendatangi rumahnya di Jalan Sukarno Hatta beberapa waktu lalu

Dalam keterangan SP kepada Awak Media saat dijumpai di rumahnya, mengatakan bahwa tidak pernah menandatangani surat pengakuan bahwa miliknya tanah badan jalan tersebut.

SP tidak merasa menandatangani surat pernyataan ini . “Memang ada yang pernah menyodorkan surat persetujuan saya, namun tidak mau saya tandatangani,” ucap Sp

Ada apa sebenarnya dengan Sp? Padahal pada tahun-2016 lalu itu dirinya tidak memiliki hak di atas tanah tersebut, karena sudah dijual beberapa tahun sebelumnya.

Apalagi pada tahun 2013 Tanah Seluas 3 meter x175 meter itu telah ditetapkan sebagai jalan umum sesuai gambar SHM milik warga sepada dengan jalan.

Warga setempat mendesak pihak penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian Daerah Riau segera ambil tindakan hukum yang tegas terhadap oknum penjual beli tanah badan jalan umum milik masyarakat umum tersebut yang telah berubah menjadi milik pribadi.

Antoni Halim sebagai warga perumahan Villa Karya Bakti Housing, meminta kepada pemerintah melalui RW, Lurah dan Camat.

“Segera cabut SKGR yang telah diterbitkan dan kembalikan fungsi badan jalan umum seperti semula sebelum memasuki ranah hukum,” tegasnya Antoni.

Informasi yang dihimpun Wartawan di lapangan terungkap jika pemerintah dalam hal ini RT/RW, Lurah dan Camat menerbitkan surat SKGR hanya berdasarkan surat keterangan dari warga yang tidak ada sangkut pautnya atau tidak bersepadan dengan badan jalan umum

Juga surat keterangan dari SP yang mengklaim jalan umum tersebut adalah miliknya, sehingga warga sekitar mengajukan keberatan atas di terbitkanya SKGR tersebut.

Ketika wartawan konfirmasi Camat Payung sekaki Zaman Candra, di kantornya terkait terbitnya SKGR atas tanah badan jalan umum.

Dirinya hanya menerima berkas dari bawahanya dan tidak ada melakukan pengecekan kebenaran di lapangan.

Camat Zarman Candra hanya menerima berkas saja dari bawahan.”Saya terkait adanya keberatan dari warga sekitar, saya minta lurahnya untuk menyelesaikannya dan mengembalikan badan jalan umum tersebut seperti semula, ” ucap zarman Senin (31/11/2018) lalu.

Akibat dari diterbitkan SKGR atas tanah badan jalan umum seluas 3×175 meter yang merubah atau mengalihkan fungsi jalan umum menjadi hak milik pribadi perorangan.

Bahkan sekarang ini sedang dalam kepengurusan peningkatan surat ke sertifikat di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pekanbaru menimbulkan kerugian yang terhingga bagi masyarakat umum.

(Yohanes Tel)

No Response

Leave a reply "Diduga Lakukan Pembohongan, Fasilitas Umum Berubah Jadi Milik Pribadi"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.