DARUBA—Penambang pasir yang dilakukan pihak pengelola Moromadoto Resort disoalkan Pemerintah Desa Bido Kecamatan Morotai Selatan.
Ini disebabkan karena, tidak memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pulau Morotai.
Data yang dihimpun, aktivitas penambang pasir ini mulai beropersai sejak Kamis (10/1/2019) lalu yang berlokasi di pesisir Pantai Desa Bido tepatnya di RT 1.
Melihat aktifitas yang merusak lingkungan itu, Pemerintah Desa melalui BPD melakukan pencegahan karena tidak memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup.
“Kami mencegah para penambang itu, karena merusak lingkungan pantai dan tidak punya izin dari DLH, tapi sebelum itu mereka sudah beroperasi sekitar dua hari,” kata Anggota BPD Evan Ston Banggai saat dikonfirmasi via Telephone Kemarin Rabu (16/1/2019).
Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Morotai, Mahfud Tuasikal mengatakan, penambang yang dilakukan itu sudah dihentikan. Meski, kawasan dengan luas satu hektare lebih itu sudah dibeli pihak Moro Madoto Resort, tetapi tidak diperuntukan untuk mengambil pasir yang nantinya merusak kawasn pantai tersebut.
“Kami tahu ini setelah ada laporan dari wakil Bupati dan masyarakat, kemudian turun ke lapangan dan disuru tutup kembali,” ucap Mahfud.
Menurutnya, sejumlah titik kawasan, terutama di pesisir pantai tidak diperbolehkan untuk melakukan pertambangan, apalagi dengan menggunakan alat berat berupa eksafator dan tronton.
Hal ini berkaitan dengan UU no 27 tahun 2007 tentang pengelolaan dan pulau-pulau kecil.
Pihak DLH menegaskan agar tidak beroperasi lagi. Karena bisa menyebabkan kerusakan pesisir pantai dan mengancam kondisi jembatan di kawasan tersebut.
“Jika dibiarakan,maka akan terjadi abrasi di seputaran jembatan. Kami tetap menghentikan aktifitas tambang dan kemudian memasang papan pengumuman larangan, agar tidak kembali beroperasi,” imbuhnya.
(ojemona)
