PERDA MORATORIUM “OLAT” DAN MANIFESTO BEBAS DARI BENCANA

By: Rusdianto Samawa, Caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Sumbawa, Nomor Urut 8, Dapil III Meliputi Kec. Tarano, Empang, Plampang, Labangka dan Maronge.

==================

PLAMPANG, SUMBAWA – Kerusakan hutan di NTB tidak bisa dipandang sebelah mata. Akumulasi kerusakan hutan tersebut telah mengakibatkan terjadinya banjir bandang di Sumbawa. Ada 463 desa yang berbatasan dengan hutan. Dengan kerusakan yang sudah demikian parah,

Menurut Walhi bahwa 70 Persen hutan NTB Kritis, dari 1.071 juta hektare luas hutan, 70 persen kondisi rusak. Penyebabnya adalah penebangan pohon di hutan, perambahan ilegal. Hanya tersisa kondisi baik sebanyak 22 persen dari jumlah 1.071 juta hektare.

Kerusakan hutan di Pulau Sumbawa saja, yakni wilayah Bima dan Dompu sejak 15 tahun lalu menyebabkan banjir bandang. Jika tidak segera dibenahi, sangat bahaya sekali. Mengingat besarnya dampak buruk yang diakibatkan oleh kerusakan hutan. Seperti krisis sumber mata air, banjir dan lain sebagainya.

Tingkat kerusakan hutan di Pulau Sumbawa mencapai 230 ribu hektare. Tingginya kerusakan hutan di NTB itu, lebih banyak disebabkan perambahan hutan oleh masyarakat untuk dijadikan lahan perkebunan, terutama tanaman jagung dan pelaku ilegal logging yang ingin mengambil keuntungan dengan mencuri kayu.

Keterbatasan Pemprov NTB untuk mengamankan hutan, hanya memiliki anggaran setahun sebesar Rp.600 juta, sedangkan luas kawasan hutan yang harus dijaga mencapai 1.071.000 hektare.

Hal ini, jelas tidak berimbang dengan kondisi hutan yang cukup luas. Jumlah personel polisi hutan relatif kurang, meski ada upaya reboisasi yang luasnya mencapai 1.900 hektare setahun. Idealnya satu orang polhut menjaga 1.000 hektare, sedangkan jumlah polhut kita se-NTB hanya 250 orang. Jelas tidak mungkin untuk menjaga seluruh kawasan hutan yang ada.

Karena itu, dalam rangka menjaga kawasan hutan harus ada kerjasama terintegrasi antar aparat untuk membantu tugas-tugas polhut melindungi kawasan hutan di NTB dari penjarahan pelaku perambahan hutan dan pelaku “illegal logging”.

Maka, karena itu sebagai usulan kepada pemerintah provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten / Kota di Pulau Sumbawa, agar segera menerbitkan Peraturan Daerah Tentang Moratorium “Olat” (Hutan) dan menggalabmng manifesto rakyat Pulau Sumbawa untuk berkomitmen keluar dari kemelut banjir yang selama ini terjadi.

Tentu hasil Perda Moratorium itu nanti dibebankan tanggungjawab, yakni menanam kembali hutan tandus secara bertahap melalui sistem gotong royong. Perkiraan hutan bisa kembali rimbun dan padat sekitar 20 – 25 tahun kedepan. Pemerintah harus membuat program penghijauan untuk merevitalisasi hutan sekitar 1 juta hektare itu.

Dari sisi kebijakan anggaran yang dianggarkan pemerintah daerah (Pemda) NTB untuk menangani kerusakan kawasan hutan, masih kecil, belum sesuai harapan. Tidak sebanding dengan luas hutan yang rusak. Anggaran yang dialokasikan Pemda NTB terakhir senilai 14 miliar. Dari jumlah tersebut, 8 miliar untuk belanja pegawai, sementara sisanya digunakan untuk pengamanan dan rehabilitasi.

Itulah yang menjadi penyebab proses rehabilitasi kawasan hutan akibat perambahaan dan pembalakan liar tidak maksimal dilakukan karena faktor kecilnya anggaran. Karena itulah harus ada keberpihakan politik kebijakan anggaran yang lebih baik dalam upaya mengembalikan fungsi kawasan hutan.

Lagi pula, cara efektif untuk menekan kerusakan hutan, bisa lakukan moratorium penggunaan kawasan hutan, mempertahankan kawasan hutan, memperkuat regulasi mencegah kerusakan hutan seperti perambahan, pembalakan liar, kebakaran hutan dan moratorium izin.

Yang paling mungkin, Pemerintah Provinsi NTB, instruksikan kepada seluruh Desa dan Kecamatan untuk alokasikan anggaran dana desa untuk berpartisipasi rehabilitasi hutan setelah penerbitan Perda Moratorium “Olat” itu dilaksanakan.

Tentu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) harus ada agenda untuk pengamanan hutan. Harus diusulkan penganggaran dana desa dalam program rehabilitasi hutan dan lingkungan.[]

No Response

Leave a reply "PERDA MORATORIUM “OLAT” DAN MANIFESTO BEBAS DARI BENCANA"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.