MEDIA MASSA HARUS MEMPUNYAI BADAN HUKUM

No comment 13 views

JAKARTA-Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan upaya persuasif kepada Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menertibkan jurnalis gadungan atau abal-abal yang banyak meresahkan masyarakat.

Kadiv Humas Polri Irjen M. Iqbal menawarkan penguatan dan pembenahan dalam perangkat hukumnya.

“Kalau saya melihat embrionya dulu, dalam hal ini aturan hukum. Sudah ada di UU Pers. Di situ ada supremasi hukum bahwa wartawan merupakan orang yang membuat produk pers sesuai dengan kaidah dan norma,” katanya dalam diskusi bertema ‘Memberantas Jurnalis Abal-Abal’ di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (11/2/2019).

Menurut Iqbal, proses hukum harus ditegakkan terutama dengan persyaratan bahwa media massa wajib memiliki badan hukum. Wartawannya juga harus memiliki kualifikasi yang mengerti kaidah-kaidah jurnalistik.

“Ada proses hukum tapi pendekatannya persuasif. Karena itu polisi juga memiliki tugas dalam konteks konstruksi yang baik,” ujarnya.

Meski begitu, Iqbal tidak memungkiri bahwa derasnya arus informasi saat ini memungkinkan modus-modus yang bertendensi negatif dilakukan di lingkungan pers.

“Kita harus sepakat bahwa tsunami keterbukaan publik saat ini merambah dunia media kita di Indonesia yang kemudian memunculkan para jurnalis abal-abal. Itulah pentingnya me-maintenance dan menertibkan itu,” jelasnya.

(PR)

No Response

Leave a reply "MEDIA MASSA HARUS MEMPUNYAI BADAN HUKUM"

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.