by

KP3 PASAMAN PANTAU PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

kp3

PASAMAN,detikperidtiwa.com-Agar kebutuhan petani terhadap pupuk bersubsidi terpenuhi, distributor dan kios pengecer di Pasaman diminta untuk menyalurkan pupuk sesuai ketentuan dan berdasarkan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

“Jika itu diabaikan, pemerintah daerah melalui tim terkait bersama Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) akan melakukan tindakan tegas. Bahkan juga bisa berujung kepada pencabutan izin, baik bagi distributor, maupun kios pengecer,” kata Plt Dinas Pertanian Pasaman Yuspi, usai menghadiri rapat evaluasi Komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) Kabupaten Pasaman tahun 2016 di Aula Dinas PU Pasaman, Selasa (27/12) kemarin.

Katanya, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) Pasaman menegaskan tekad untuk memantau ketat penyaluran pupuk bersubsidi hingga sampai ke petani, upaya memantau ketat penyaluran pupuk bersubsidi tersebut demi menghindari penyelewengan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

“Permasalahan pupuk dan pestisida di Pasaman sepanjang 2016 dari hasil survey lapangan Tim KP3 Pasaman sepanjang 2016 ini adalah, pupuk masih tidak tersedia pada saat dibutuhkan. Dari hasil survey lapangan, pupuk PT Petrokimia sering datang tidak tepat waktu,” ujarnya.

Ia mengatakan, kedepan pihaknya akan terus bekerja sama dengan TNI, Polri, Kejari, dan camat serta berbagai pihak terkait untuk mencegah agar tak terjadi lagi hal serupa terkait pendistribusian pupuk bersubsidi.

Selain itu, kepada pemilik kios dan distributor pupuk bersubsidi, Yuspi meminta mereka mematuhi aturan yang telah ditetapkan. “Selain itu, bagi pemilik kios/Pengecer kami imbau mengacu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,” terangnya.

“Dalam Permendag tersebut, dikatakan Yuspi telah diatur mengenai alokasi pupuk beserta harga eceran tertinggi (HET) berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK). Dengan mengacu peraturan Menteri itu pula, setiap pengecer maupun pihak distributor diwajiban menyalurkan pupuk bersubsidi di wilayah kerja masing-masing sesuai RDKK yang telah ditetapkan.

Yuspi mengatakan, RDKK menjadi ukuran sejauh mana distribusi pupuk bersubsidi ke tingkat petani maupun kelompok berjalan sesuai dengan yang disepakati. Kepada para pengecer maupun distributor bahkan sampai kepada produsen,

Ia juga menegaskan ancaman sanksi bagi para pelaku penyelewengan pupuk bersubsidi.

“Sanksinya bertahap mulai administrasi sampai ke sanksi pidana sesuai dengan undang-undang darurat tentang tindak pidana ekonomi,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Ketahanan Pangan, Romi Zuswandi menjelaskan, sepanjang 2016, dari hasil Survey Tim KP3 Pasaman menemukan berbagai permasalahan terkait masalah pupuk subsidi diantaranya, masih adanya ditemui Kios pengecer resmi yang berdekatan dengan pedagang makanan atau dengan rumah.

Selanjutnya, susahnya masyarakat di kecamatan Rao Utara, Kecamatan Mapattunggul dan kecamatan Mapattunggul Selatan memperoleh pupuk Petrokimia di Kecamatan tersebut. Masih ada ditemui di lapangan, kios pengecer resmi yang belum tertib administrasi, seperti surat izin usaha yang belum diperbaharui, tidak lengkapnya bukti penjualan dan plank harga HET yang tidak terpasang.

Kemudian, masih banyak ditemui dilapangan Pestisida yang tidak mencantumkan masa kadaluarsa. Kios yang menumpuk di suatu wilayah pasar, bukan diwilayah penyalurannya serta masih banyak kios yang menyalurkan pupuk tidak berdasarkan RDKK. Mengantisipasi agar tidak terjadi kelangkaan akibat dari penyelewengan pupuk bersubsidi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab maka pemkab setempat telah membentuk Tim KP3.

Tujuan pengawasan dari berbagai unsur terkait agar penyaluran pupuk bersubsidi dapat berjalan sebagaimana mestinya. “Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani atau masyarakat di sektor pertanian,” katanya. (Icuk Rz).

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

News Feed